Header Ads

Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNS Pemprov Kalteng Tahun 2017

Sebelum masuk ke Tambahan Penghasilan PNS Pemprov. Kalimantan Tengah Tahun 2017, mari kita ulas kembali sedikit tentang UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang Undang ini Pasal 6 disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Lanjut ke Pasal 80 Ayat 1 s.d 4 tertulis bahwa selain gaji, seorang PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan ini meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Pada Pasal 5 tertulis bahwa tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Pasal 6 tertulis bahwa tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk menjalankan amanah undang undang ini, khususnya detil Pasal 79 dan Pasal 80 diperlukan Peraturan Pemerintah. Dan sepengetahuan Penulis, masih belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur Pasal 79 dan Pasal 80 UU No. 05 Tahun 2014 Tentang ASN, sampai sekarang PNS masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2010 untuk mengatur tunjangan tunjangan yang diterima PNS yang masuk ke dalam Daftar Gaji.

Namun sosialiasi tentang rancangan peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang kedua pasal dalam UU tentang ASN tersebut terus dilakukan oleh pihak BKN, seperti yang dilakukan oleh BKPPD Provinsi Riau. Harapan, semoga kedepan segera terealisasi Peraturan Pemerintah ini sehingga PNS menjadi sejahtera. (Download UU No. 05 Tahun 2014 Tentang ASN)

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Kalimantan Tengah adalah salah provinsi yang ada di Indonesia. PNS di provinsi ini mendapatkan tunjangan tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, peraturan ini berlaku mulai 01 Januari 2015. Berikut screenshot (SS) Pergub. No. 58 Tahun 2014 Pasal 3 :

Screenshot Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2014 Pasal 3
Dari SS diatas sudah jelas berapa nominal yang akan diterima oleh masing-masing Pejabat. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur No. 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, peraturan ini berlaku mulai 01 Januari 2016. Berikut SS Pasal 3 :

Screenshot Peraturan Gubernur No. 05 Tahun 2016 Pasal 3
Pada tahun yang sama, yaitu masih di tahun 2016, Peraturan Gubernur No. 05 Tahun 2016 ini mengalami perubahan kembali dengan dikeluarkan nya Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Pemerintahn Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Pergub No. 26 Tahun 2016 ini berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2016.

Screenshot Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2016
Menurut Penulis, Pergub. No. 26 Tahun 2016 ini fokus kepada perubahan Pasal 5 sehingga bunyi pasal-pasal sebelumnya (Pasal 1 s.d. 4) pada Pergub. No. 05 Tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

GURU DIKMEN DITENGAH PEMERINTAH KOTA DAN PEMERINTAH PROVINSI

Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Kab/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru Dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Provinsi, Guru PNS di jenjang sekolah menengah seakan mendapat angin segar dan durian runtuh, besarnya tunjangan Tambahan Penghasilan yang akan diterima tentu mengakibatkan kesejahteraan Guru PNS akan terealisasi.

Dalam Pergub No. 58 Tahun 2016 Pasal 2, tunjangan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemberian ini didasarkan kepada beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi. Sudah tentu Guru PNS termasuk kedalam Jabatan Fungsional Tertentu dengan Beban Kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, yang menyatakan Beban Kerja Guru dapat berupa Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium/Bengkel, Kepala Perpustakaan, Kepala Program Keahlian, dan Guru Tanpa Tugas Tambahan, beban kerja nya menjadi Wajib Tatap Muka 24 Jam - 40 Jam dalam 1 Minggu. Diperjelas kembali dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (merupakan turunan dari PP No. 74 Tahun 2008).

Guru di jenjang Pendidikan Menengah tidak semua berstatus PNS, ada Guru Non PNS. Disisi ini permasalahan muncul, sudah jelas Perka BKN No. 01 Tahun 2016 hanya mengatur Pengalihan Guru berstatus PNS. Tarik ulur dan lempar sana sini antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota pun tak terelakan.

Bagaimana hasil nya nanti, kita tunggu kelanjutan nya. Sejauh ini, saya ucapkan selamat untuk Guru PNS yang dialihkan, tambahan penghasilan menanti. (DE Blog's)

Beberapa Berita terkait Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Provinsi Kalimantan Tengah antara lain dari (klik link) :



Download :

No comments

Theme images by enjoynz. Powered by Blogger.