Header Ads

Uang Makan PNS Pemprov. Kalteng Tahun 2017


Kabar gembira bagi PNS maupun anggota TNI Polri usulan kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI Polri telah disetujui DPR. Kepastian ini didapat dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) menjadi UU APBN 2017 oleh DPR pada Rapat Paripurna tanggal 26 Oktober 2016 bulan lalu.

Sebelumnya Dirjen Keuangan Askolani dalam berbagai kesempatan mengemukakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan adanya kenaikan uang makan kepada anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 5.000.

Anggaran untuk menambah uang makan, uang lauk-pauk dan insentif lainnya bagi pegawai negeri sipil (PNS), termasuk anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian masuk dalam alokasi anggaran Belanja pemerintah pusat untuk fungsi Pelayanan Umum.

Untuk keperluan tersebut, Kementerian Keuangan mengajukan kenaikan anggaran fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp 20,9 Triliun. Meningkat dari tahun 2016 Rp 322,6 triliun menjadi Rp 343,5 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2017.


Perubahan uang makan PNS terakhir terjadi pada awal tahun 2015, awalnya jumlah kenaikan cukup besar namun akhirnya di revisi lagi. Dengan adanya peningkatan tahun 2017 maka besaran uang makan PNS sebagai berikut:


Sementara uang lauk pauk TNI dan Polri menjadi Rp 55.000 per hari, seperti diketahui uang lauk pauk TNI/Polri tahun 2016 mencapai Rp 50.000/hari.

Dengan asumsi hari kerja PNS dalam 1 (satu) bulan terdapat 22 hari kerja maka uang makan yang diterima PNS dapat dihitung :
  • Golongan I dan II Rp 770.000 (naik 17%)
  • Golongan III Rp 814.000 (naik 16%)
  • Golongan IV Rp 902.000 (naik 14%)
Besaran uang makan di atas tanpa potongan untuk Golongan II ke bawah, sedangkan Golongan III dan IV dikenakan potongan PPh sesuai tarif yang berlaku.

Mekanisme


Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. Sedangkan Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai ASN per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Mengacu pada ketentuan di atas berarti nantinya akan ada perubahan atau revisi pada PMK yang mengatur tentang standar biaya masukan untuk tahun 2017. Khususnya mengubah Indeks uang makan PNS yang tercantum dalam PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017.

Selanjutnya secara teknis mungkin Ditjen perbendaharaan akan mengeluarkan petunjuk teknis atau surat edaran mengenai uang makan PNS 2017.

Sedikit berbeda dengan uang lauk pauk TNI dan Polri mengenai mekanismenya. Uang lauk pauk TNI Polri langsung masuk dalam daftar gaji induk tanpa memperhitungkan tingkat kehadiran seperti PNS. Mengacu kenaikan uang lauk pauk TNI Polri tahun – tahun sebelumnya, Ditjen Perbendaharaan akan langsung menerbitkan SE atau surat edaran sebagai pedoman masing-masing Satker di TNI/Polri untuk dapat mengubah besaran uang lauk pauk dalam daftar gaji induk melalui aplikasi gaji.

Sayangnya kenaikan uang ini hanya berlaku bagi PNS pada instansi pusat baik Kementerian maupun Non Kementerian. Pertama alokasi anggaran kenaikan gaji di atas hanya untuk instansi pemerintah pusat. Alasan yang lain bahwa pemberian uang makan bagi PNS daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, kebijakan kepala daerah dan DPRD yang tertuang dalam APBD setempat. Sumber : Setagu.Net

UANG MAKAN PNS KALTENG TAHUN 2017

Aturan tentang pemberian Uang Makan bagi PNS di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah mengalami beberapa  kali penetapan dan pembaharuan, berikut beberapa peraturan nya :

Peraturan terbaru yang mengatur tentang pemberian uang makan bagi PNS di lingkungan provinsi Kalimantan Tengah adalah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 08 Tahun 2014 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi PNS Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Screenshoot Pergub. No. 08 Tahun 2014 Pasal 2 Dan 3
Dari screenshot tersebut diketahui bahwa, Uang Makan PNS Pemprov. Kalimantan Tengah dihargai sebesai Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja. Dan dalam peraturan ini juga tertulis bahwa jumlah hari kerja yang dihitung paling banyak 22 (dua puluh dua) hari. Jadi Total yang diterima PNS adalah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Tapi jangan lupa, dipotong pajak ya dengan ketentuan sebagai berikut :

Screeshot Pergub. No. 08 Tahun 2014 Pasal 6
Cukup jelas bukan?? Untuk keterangan lain, silakan download Peraturan Gubernur No. 08 Tahun 2014 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi PNS Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ditunggu realisasi nya. Sejahtera Guru Indonesia. (DE Blog's)

No comments

Theme images by enjoynz. Powered by Blogger.